Jasa Laporan Keuangan Perusahaan | Cetta Consulting 0818 0641 6857
Informasi layanan jasa Laporan Keuangan Perusahaan, Hub Widi Prihartanadi 0818 0641 6857. Layanan ON LIneKantor,
Graha Cetta-Ruko No.14 B Lt.3
JL.Ciputat Raya No.14 B Pondok Pinang
Kebayoran Lama
Jakarta Selatan 12310
Email :
laporankeuanganperusahaan@gmail.com
widiprihartanadi@yahoo.co.id
web/Blog :
http://laporankeuanganperusahaanjakarta.blogspot.com/
Jasa Konstruksi Diwajibkan Susun Laporan Keuangan
Sumber: Padang Ekspres (Jumat, 11 April 2008)
adang, Padek-- Perusahaan jasa konstruksi mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut bukan hanya dibutuhkan oleh pihak manajemen, tetapi juga pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dengan perusahaan. Di antaranya, kreditur (bank memberikan pinjaman), calon pemegang saham maupun pemerintah. “Bagi pemerintah, laporan keuangan bukan hanya untuk keperluan pajak tetapi juga uintuk mengamankan proyek-proyek pembangunan yang dilakukan oleh pihak rekanan (kontraktor).
Bagi perusahaan kontraktor, laporan keuangan ini juga diperlukan untuk memperoleh Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan digunakan untuk ikut proses tender,� kata Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Sumbar Syahril Ali, kepada Padang Ekspres, usai pembukaan Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Jasa Konstruksi dan Audit Proyek-proyek Pemerintah di Hotel Bumiminang, kemarin. Turut hadir Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumbar Nono Sukarno, pemateri auditor BPKP Perwakilan Sumbar Zulwarsi, dan para peserta workshop.
Fakta memperlihatkan, ungkap Syahril, banyak perusahaan kontraktor menengah dan kecil tidak mampu menyusun laporan keuangannya sendiri karena berbagai alasan. “Sementara, persyaratan yang diminta pemerintah saat tender bukan sekadar laporan keuangan tetapi laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik. Inilah yang problem bagi bagi perusahaan kontraktor,� ucap Syahril. Syahril mengatakan melalui workshop ini perusahaan kontraktor memiliki ilmu dalam penyusunan laporan keuangan serta audit proyek pemerintah dan ada kaitannya dengan kontraktor. Ini berguna mulai dari proses tender hingga pelaksanaan proyek selesai yang melibatkan kontraktor. (ril)
adang, Padek-- Perusahaan jasa konstruksi mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut bukan hanya dibutuhkan oleh pihak manajemen, tetapi juga pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dengan perusahaan. Di antaranya, kreditur (bank memberikan pinjaman), calon pemegang saham maupun pemerintah. “Bagi pemerintah, laporan keuangan bukan hanya untuk keperluan pajak tetapi juga uintuk mengamankan proyek-proyek pembangunan yang dilakukan oleh pihak rekanan (kontraktor).
Bagi perusahaan kontraktor, laporan keuangan ini juga diperlukan untuk memperoleh Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan digunakan untuk ikut proses tender,� kata Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Sumbar Syahril Ali, kepada Padang Ekspres, usai pembukaan Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Jasa Konstruksi dan Audit Proyek-proyek Pemerintah di Hotel Bumiminang, kemarin. Turut hadir Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumbar Nono Sukarno, pemateri auditor BPKP Perwakilan Sumbar Zulwarsi, dan para peserta workshop.
Fakta memperlihatkan, ungkap Syahril, banyak perusahaan kontraktor menengah dan kecil tidak mampu menyusun laporan keuangannya sendiri karena berbagai alasan. “Sementara, persyaratan yang diminta pemerintah saat tender bukan sekadar laporan keuangan tetapi laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik. Inilah yang problem bagi bagi perusahaan kontraktor,� ucap Syahril. Syahril mengatakan melalui workshop ini perusahaan kontraktor memiliki ilmu dalam penyusunan laporan keuangan serta audit proyek pemerintah dan ada kaitannya dengan kontraktor. Ini berguna mulai dari proses tender hingga pelaksanaan proyek selesai yang melibatkan kontraktor. (ril)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar